Kegiatan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2015
Melalui Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2015 yang
dilaksanakan di Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan (Pusbangtendik)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sawangan, Depok, Jawa Barat, Wakil
Presiden (wapres) Jusuf Kalla menyampaikan bahwa pendidikan harus bermanfaat
untuk semua pihak, baik itu siswa, orang tua, bangsa dan negara. Menurut
Wapres, dengan penduduk yang sangat besar, masalah kehidupan ke depan hanya
bisa diatasi dengan tiga pilihan, yakni memanfaatkan sumber daya alam,
manufakturing, dan jasa.
Terlebih saat ini Indonesia seharusnya sudah bersiap untuk
menghadapi persaingan global. Apalagi dengan sumber daya yang telah dimiliki
Indonesia, seharusnya Indonesia mampu menjadi pemimpin. “ Tapi industri hanya
akan ada di Thailand, di Malaysia, atau di Vietnam, jika orang kita tidak siap
dengan itu. Begitu juga pertanian, kenapa negeri sebesar ini masih mengimpor
beras, jagung, gula, kedelai. Padahal tanah kita luas. Apa yang kurang? Yakni
kurang adalah produktivitas. Maka untuk menanggulangi itu, dibutuhkan peralatan
dan keahlian,” kata wapres. Oleh sebab itu Menteri PAN mengeluarkan moratorium
tidak akan lagi ada pengangkatan PNS untuk administrasi. “Yang menjadi fokus adalah menambah guru, tenaga
kesehatan, dan peneliti. Kita harus secara serius memajukan sekolah yang dibutuhkan oleh anak agar bisa bekerja di tempat yang
membutuhkan keahlian. Program SMK harus lebih besar dari pada sekolah umum,”
ujarnya.
Hindari Pembodohan
Nasional
Kendala lain yang masih dihadapi Indonesia adalah masalah
perspektif bahwa sistem dan ukuran nilai pendidikan di masing-masing daerah di
Indonesia berbeda-beda. Justru menurut Wapres, kualitas anak atau generasi di
seluruh penjuru Indonesia harus sama, karena mereka pun mendapat perlakuan yang
sama. “Sistem yang membodohkan bangsa kita ini yakni sistem yang dipakai dengan
alasan daerah kita berbeda-beda, yang disebut sistem dongkrakan. Ini namanya
pembodohan nasional, sengaja memperbodoh orang-orang daerah. Nah, saya ingin
tanya, apa yang berbeda di Maluku, Sulawesi, Papua? Padahal bukunya sama,
gurunya sama, gedungnya sama. Yang berbeda adalah minat belajar atau kultur
belajar. Akibatnya, yang masuk ITB sebagian besar hanya orang Jawa Barat atau
Jakarta atau Jawa Tengah, sedangkan Papua dan lainnya hanya 2-3 orang saja.
Oleh karena itu, kultur harus disamakan. Kita ada pertukaran kepala sekolah
supaya menciptakan kultur yang sama,” terangnya.
Wapres menghimbau supaya sistem penilaian anak di Jawa harus
sama dengan nilai anak di Maluku agar ijazah mereka berlaku juga di Jakarta,
dan mereka pun dapat bekerja di tempat lain atau mempunyai pengetahuan yang
sama. “Karena itu, sistem yang dirembukkan harus diperlakukan sama di daerah,
dan kita harus disiplin menjalankan kebijakan yang telah disetujui bersama. Daerah
harus mengikuti kebijakan itu. Bukan maksud intervensi otonomi daerah, tetapi
agar kita semua mempunyai kesamaan mutu,” tambahnya. Menurutnya, itulah inti
untuk memperbaiki mutu nasional. Yakni jangan ada ketimpangan sehingga terjadi
semangat belajar yang kuat.
Di samping itu, Wapres juga menambahkan, dalam penyusunan
sistem pendidikan hendaknya memikirkan kebutuhan bangsa jangka panjang.
“Pendidikan sebagai sesuatu yang universal seharusnya mampu meningkatkan mutu
suatu bangsa,” katanya. Menyamakan mutu nasional agar tidak ada ketimpangan
harus menjadi agenda yang dilakukan ke depannya. Diharapkan pada RNPK 2015 ini
mampu menyatukan pelaku pendidikan agar dapat membentuk kesamaan yang
mencerminkan mutu nasional.
Susun Prioritas melalui
Rembuk
Melalui tema Memperkuat
Pelaku dan Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter Dilandasi
Semangat Gotong Royong, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan
mengungkapkan bahwa RNPK kali ini difokuskan pada tiga kerangka strategis
Kemendibud. Pertama, penguatan pelaku pendidikan dan kebudayaan. Kedua
percepatan peningkatan mutu dan akses pendidikan. Dan ketiga, peningkatan
efektifitas tata kelola birokrasi dengan pelobatan publik. “RNPK 2015 ini
merupakan langkah konkrit pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unsur
terkait lainnya untuk menyukseskan program prioritas pendidikan dan kebudayaan
2015. Di samping itu juga untuk menyiapkan rancangan kebijakan tahun
2016," tuturnya.
Ia juga berharap hasil Rembuk Nasional ini dapat mengevaluasi
pelaksanaan program dan capaian kinerja pembangunan pendidikan dan kebudayaan
tahun 2014 di masing-masing unit, baik pusat maupun daerah. Mendikbud mengatakan bahwa rembuk nasional ini
memiliki arti yang sangat strategis karena merupakan satu pertemuan untuk
mengatur langkah bersama dan menata barisan agar rapi dalam menerjemahkan dan
melaksanakan Nawa Cita revolusi mental dan implementasi atas RPJMN.
Mendikbud juga menguraikan empat langkah yang akan dilaksanakan dalam
bidang pendidikan dan kebudayaan, yaitu Konsolidasi Rencana, Konsolidasi
Organisasi, Menyusun Program Prioritas dan Melaksanakan Arahan Khusus. Untuk
Konsolidasi Rencana, ia mengajak pemerintah daerah bersama-sama dengan
pemerintah pusat untuk konsentrasi dalam menguatkan aktor pendidikan, yaitu
guru, kepala sekolah, pengawas sekolah dan orang tua. "Kata kuncinya
adalah penguatan pelaku. Aktornya yang akan kita perkuat," ujarnya.
Untuk
Konsolidasi Organisasi, Mendikbud mengatakan tata kelola dan struktur
organisasi Kemendikbud yang baru juga telah rampung melalui Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sehingga
Kemendikbud mulai bulan April akan siap melakukan implementasi atas
rencana-rencana dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.
Penguatan Guru
Karena pendidikan merupakan fondasi penting bagi semua lini pembangunan,
maka diharapkan para pelaku pendidikan memiliki kualitas yang bagus dalam
rangka mempersiapkan pendidikan. Misalnya, untuk menjalankan SMK berkualitas
juga diperlukan guru berkualitas sebagai aktor penting. Karena kalau tidak,
alih-alih mencetak tenaga kerja sekolah, tetapi malah akan menjadi pabrik
pengangguran. “Tidak hanya keprihatinan terhadap kualitas tenaga kerja,
kebutuhan tenaga kerja berkualitas juga dibutuhkan untuk meningkatkan
produktivitas. Sebagai negara besar, harusnya Indonesia bisa menghasilkan
sendiri kebutuhan-kebutuhan dalam negeri. Tapi karena produktivitas yang masih
rendah, maka bahan baku kebutuhan masyarakat masih impor,” kata Wapres. Ia
menekankan agar pembangunan pendidikan difokuskan pada penguatan aktor
pendidikan. "Aktor pendidikan itu semua, apakah guru, siswa, pengawas,
kepala dinas, rektor, maupun kementerian," katanya.
Oleh karena itu, Wapres menyoroti peran guru dalam pendidikan. Menurutnya, guru
harus menjadi profesi yang terhormat, dan bukan sekadar jalan pintas untuk
mendapatkan lowongan pekerjaan. Menjadi guru jangan sampai digunakan sebagai tempat mencari
pekerjaan saja, melainkan juga pengabdian.
Mendikbud Anis Baswedan juga berharap para guru menjaga
kehormatannya, yakni dengan menjalankan tugas dan pengabdian sebaik-baiknya.
Tetapi menurut Mendikbud, kehormatan dan penghormatan itu jauh berbeda dan
tidak bisa dicampuradukkan. “Kehormatan,
tidak ada yang jual dan tidak bisa dibeli. Yang membuat orang-orang dihormati
karena mereka melakukan hal-hal yang terhormat. Kehormatan bukan didapat karena
jabatan tapi kehormatan karena perbuatan,” ucapnya.
Mendikbud mengungkapkan, sebagai pendidik yang disebut sebagai guru bangsa,
guru bukan hanya mengajar atau mendidik, tetapi juga menggerakkan. Guru harus
mampu membuat pendidikan Indonesia lebih menggeliat di masa depan. “Kita akan
ubah suasana dengan mengembalikan kehormatan ke dalam proses pendidikan,”
katanya. ***
Ditulis tahun : 2015
Diterbitkan di Majalah Dikdas (Kemendikbud)
No comments:
Post a Comment