Kabupaten Merauke - Upayakan Menyediakan Rumah Guru

Felix Liem Gebze, S.Pd, M.Pd.

Salah satu tantangan berat dalam mengemban misi pendidikan di wilayah timur Indonesia adalah masih banyaknya daerah-daerah yang terpencil dan susah dijangkau. Salah satunya adalah Kabupaten Merauke, yang merupakan kabupaten terluas di Pulau Papua, dengan luas 45,071 km² yang terbagi dalam 20 kecamatan, dan terletak di wilayah paling timur Indonesia.

Menurut Felix Liem Gebze, S.Pd, M.Pd., Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke sejak tahun 2014 lalu, salah satu kendala utama di bidang pendidikan di Kabupaten Merauke adalah kurangnya fasilitas perumahan bagi guru. Ia menceritakan bahwa kondisi geografis Kabupaten Merauke, terlebih yang berada di wilayah terpencil, sangat sulit diakses. Hal ini membuat pembangunan infrakstruktur berjalan dengan lambat, yang akhirnya pun berdampak bagi kemajuan pendidikan di Kabupaten Merauke. Guru-guru dari kota enggan mengajar di wilayah pedalaman yang terpencil, terlebih karena mereka harus mengeluarkan biaya yang amat mahal untuk transportasi ke sekolah.

“Biaya transportasi ke tempat tugas cukup tinggi. Misalnya seperti mau ke Distrik Waan, pulang-pergi saja bisa menghabiskan hingga 24 juta rupiah. Oleh karena itu, masalah transportasi dan kurangnya rumah guru menjadi kendala besar bagi Kabupaten Merauke. Kalau kita bisa bangun 500 rumah guru saja sudah lumayan lah. Semoga pemerintah pusat memberi perhatian untuk itu,” harap Felix, sapaan akrabnya.

“Oleh karena itu, pembangunan rumah guru merupakan salah satu program strategis kami,” katanya lagi. “Sarana transportasi air juga perlu ditingkatkan karena banyak wilayah kami yang terdiri dari pulau-pulau, dan mereka termasuk daerah terpencil,” tambah pria kelahiran 17 September 1963 ini.

Selain itu, salah satu hambatan pendidikan yang sering dijumpai adalah banyaknya guru yang terpaksa harus meninggalkan sekolah untuk kuliah, dikarenakan harus memenuhi kewajiban yang tertera dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, yakni bahwa pada tahun 2016, semua guru minimal harus berpendidikan S-1.

Maka itu, salah satu solusi yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke adalah dengan mengangkat guru kontrak yang bersedia mengajar di wilayah-wilayah terpencil, yang anggarannya menggunakan dana otonomi khusus atau APBD. Guru-guru kontrak tersebut mengajar di kampung-kampung masyarakat pribumi. “Sejak tahun 2014 lalu, kita telah merekrut 188 guru SD. Sedangkan pada tahun 2015 ini kami merekrut 25 guru kontrak SMP. Mereka mendapat honor sebesar 2 juta hingga 2,5 juta, tergantung letak geografis tempat mereka mengajar. Selain itu kami juga menyediakan jatah beras 20 kg setiap bulan dan fasilitas air bersih,” terangnya. 

Meski demikian, menurut Felix, kualitas pendidikan di Kabupaten Merauke sebenarnya juga tak kalah bersaing dengan kualitas pendidikan di wilayah lain, terutama di wilayah timur Indonesia. Untuk wilayah perkotaan, pinggiran, maupun eks-transmigrasi, pembangunan dan perkembangannya sudah cukup maju, sehingga pendidikan disana pun cukup memadai. “Anak-anak kita juga bisa bersaing dan menghasilkan banyak prestasi, misalnya ada yang dikirim ke tingkat Nasional hingga ke Korea,” kata mantan guru SMP ini.

Saat ini, Kabupaten Merauke memiliki jumlah guru PNS sebanyak 2500 guru, yang jika ditambah dengan guru kontrak menjadi sekitar 3000an guru – yang rupanya masih belum mencukupi. Sedangkan jumlah sekolah sebanyak 197 SD, 6 Madrasah Ibtidaiyah,  58 SMP Negeri, dan 37 SMA Negeri.

Dalam implementasi Kurikulum 2013, ada 10 sekolah yang masih bertahan menggunakan K-13 sampai sekarang. Untuk jenjang SD ada 4 sekolah, jenjang SMP ada 2 sekolah, jenjang SMA ada 2 sekolah, dan jenjang SMK ada 2 sekolah. Sedangkan untuk Ujian Nasional 2015, Kabupaten Merauke sepakat untuk masih mempertahan metode ujian manual, dikarenakan sarana prasarana untuk ujian online masih belum memadai secara keseluruhan. ***

Ditulis tahun : 2014

Diterbitkan di Majalah Guru (Kemendikbud)