Rakornas Bunda PAUD 2013 : Siapkan Generasi Bangsa Melalui Kinerja Bunda PAUD

Tahun 2015 nanti, diharapkan target satu desa satu PAUD dan pencapaian APK PAUD hingga hingga 75% akan tercapai. Oleh karena itu diperlukan percepatan peningkatan layanan dan mutu PAUD. Salah satunya adalah melalui kinerja Bunda PAUD. Kendati demikian, optimalisasi kinerja akan berjalan dengan baik, efisien, dan terarah dengan adanya koordinasi. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal PAUDNI menggelar Rapat Koordinasi Nasional Bunda PAUD pada 18 – 20 November 2013 lalu di Hotel Grand Sahid Jakarta. Rakornas ini dihadiri oleh para Bunda PAUD dari seluruh wilayah Indonesia.

Rakornas dibuka langsung oleh Bunda PAUD Indonesia, Ibu Negara Ani Yudhoyono di Istana Negara. Pada kesempatan itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pun memberikan penghargaan pada Bunda PAUD Provinsi dan Kabupaten/Kota Berprestasi. Untuk Bunda PAUD Provinsi, Peringkat I diraih oleh Bunda PAUD Provinsi Riau yang mendapat piagam dan uang pembinaan sebesar 55 juta rupiah. Peringkat II diraih oleh Bunda PAUD Provinsi Lampung yang mendapat piagam dan uang pembinaan sebesar 45 juta rupiah. Sedangkan Peringkat III diraih oleh Bunda PAUD Sumatera Barat, yang mendapat piagam dan uang pembinaan sebesar 35 juta rupiah.

Sedangkan untuk Bunda PAUD Kabupaten/Kota, peringkat I diraih oleh Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, yang mendapat piagam dan uang pembinaan sebesar 35 juta rupiah. Peringkat II diraih oleh Kota Bontang, Kalimantan Timur, yang mendapat piagam dan uang pembinaan sebesar 25 juta rupiah, dan peringkat III diraih oleh Kota Yogyakarta, DIY, yang mendapat piagam dan uang pembinaan sebesar 20 juta rupiah. Bunda PAUD Indonesia berharap semoga penghargaan yang diberikan tersebut dapat memberikan motivasi dan semangat untuk terus bekerja dengan ikhlas demi kemajuan pendidikan anak usia dini.

Dirjen PAUDNI Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog hadir dalam Rakornas ini dan memberikan paparannya di hari pertama. Disusul oleh Deputi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat yang menyosialisasikan Peraturan Presiden No 60 thn 2013 tentang pengembangan anak usia dini holistik integratif.

Pada hari kedua para Bunda PAUD berkesempatan mengunjungi istana negara untuk bertemu dengan Bunda PAUD Indonesia, Ibu Ani Yudhoyono, yang meresmikan pembukaan Rakornas Bunda PAUD. Selanjutnya disusul oleh penyerahan penghargaan Bunda PAUD Berprestasi oleh Mendikbud. Sore harinya, acara diisi oleh paparan dari Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN),  Prof. Dr. dr. Fasli Jalal Ph.D, Sp.GK. yang banyak mengungkap tentang pembentukan dan pertumbuhan otak anak yang berkaitan dengan perkembangan anak usia dini. Selanjutnya adalah paparan dari Direktur Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Ir. Diah Indrajati, M.Sc, yang membeberkan program-program Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang bersinergi dengan program-program PAUD. Dan yang terakhir adalah paparan dari Direktur Bina Kesehatan Anak, dr Elizabeth Jane Supardi, MPH, Dsc. yang memaparkan seputar pelayanan terpadu untuk meningkatkan kualitas anak.

Usai pemaparan dari para ahli dan narasumber, diadakan diskusi kelompok untuk merumuskan rekomendasi yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam program PAUD bagi Bunda PAUD. Seluruh peserta dibagi menjadi empat kelompok, antara lain Kelompok I adalah para Bunda PAUD Provinsi. Kelompok II adalah para Bunda PAUD wilayah Jawa, Sumatera, dan Bali. Kelompok III adalah para Bunda PAUD wilayah Kalimantan dan Sulawesi, dan Kelompok IV adalah para Bunda PAUD wilayah NTB, NTT, Maluku, dan Papua Barat. Jika dilihat dari sisi kuantitas tampak tidak seimbang karena peserta Kelompok II sangat banyak, sedangkan peserta Kelompok IV sangatlah sedikit. Namun Dr. Erman Syamsuddin, Direktur Pembinaan PAUD menegaskan bahwa esensi pembagian kelompok yang berdasarkan wilayah kerja tersebut adalah untuk mengetahui dan memperoleh gambaran jelas mengenai keadaan wilayah Bunda PAUD bertugas, sekaligus supaya misi-misi yang telah dihimpun melalui rekomendasi sesuai dengan kondisi yang ada.

Pada hari ketiga atau hari terakhir diisi oleh pemaparan hasil diskusi kelompok, pemberian penghargaan secara simbolis pada Bunda PAUD Berprestasi oleh Direktur Pembinaan PAUD, Dr. Erman Syamsuddin, mendengarkan kesan-kesan Bunda PAUD yang diwakili oleh Bunda PAUD Sumatera Utara dan Maluku Tenggara Barat, mendengarkan laporan dari Kasubdit Kelembagaan dan Kemitraan, Drs. Mansur Simamora, MM selaku ketua panitia, dan beberapa arahan dari Dr. Erman Syamsuddin yang juga sekaligus menutup acara.

Dalam kesempatan itu, para Bunda PAUD pun diperkenalkan pada lagu-lagu Bunda PAUD, antara lain Mars Bunda PAUD, Hymne Bunda PAUD, lagu Satu Desa Satu PAUD, dsb. Diharapkan lagu-lagu tersebut nantinya akan disosialisasikan oleh para Bunda PAUD di daerahnya masing-masing dan menjadi lagu wajib yang dinyanyikan anak-anak PAUD di setiap PAUD di Indonesia.

Tingkatkan APK PAUD

Di sela-sela paparannya, Dirjen PAUDNI menyampaikan harapannya bahwa APK PAUD akan segera naik, karena target tahun 2015 mendatang adalah mencapai angka 75%. Dirjen pun mengakui bahwa capaian angka tersebut terasa cukup berat, mengingat sejauh ini peningkatan APK PAUD masih terasa lambat. Oleh karena itu, diharapkan pada daerah-daerah yang APK PAUDnya masih rendah untuk segera mengejar ketertinggalan, setidaknya sama dengan APK Nasional.

Beberapa cara dalam meningkatkan APK PAUD antara lain dengan optimalisasi kinerja Bunda PAUD. Menurut laporan dari Mendikbud, hingga saat ini, tercatat ada 31 Bunda PAUD Provinsi dan 309 Bunda PAUD Kabupaten/Kota. Masih ada 3 provinsi yang belum memiliki Bunda PAUD, yakni Provinsi Banten, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Kalimantan Utara. Salah satu faktor kekosongan Bunda PAUD kemungkinan karena tidak semua kepala daerah itu laki-laki. Sementara itu, Ibu Ani Yudhoyono justru mengusulkan adanya  Ayahanda PAUD untuk daerah yang kepala daerahnya perempuan.

Melalui Kinerja Bunda PAUD, diharapkan pula target satu desa satu PAUD benar-benar tuntas terpenuhi pada tahun 2015 nanti. Jika dilihat dari jumlah desa yang ada di Indonesia, yakni sekitar 70.000 desa, maka diperlukan 70.000 PAUD. Pada tahun 2012, tercatat baru ada 40.000 desa yang memiliki PAUD. Sisanya adalah pekerjaan rumah untuk tahun 2013 dan 2014. Meski demikian, Menurut, Prof. Reni Akbar – demikian Ibu Dirjen biasa disapa, jika pengadaan PAUD dan peningkatan kualitas layanan PAUD hanya ditanggung oleh pemerintah pusat, hal ini tentu akan sangat berat. Terlebih lagi, anggaran Ditjen PAUDNI masih hanya 5% dari total anggaran Kemdikbud. Oleh karena itu, ia menghimbau supaya anggaran PAUD pun dipikul bersama pemerintah daerah.  “Kasi PAUD harus berani bersuara pada pimpinannya supaya PAUD mendapat jatah dan perhatian. Kepala Dinas harus berani bersuara pada walikota atau bupatinya, dst. Karena jika tidak begitu, yang akan diurus hanya SD, SMP, SMA, atau SMK. Sedangkan PAUD dilupakan,” kata Dirjen. Karena anggaran yang sedikit tersebut, Dirjen mengatakan bahwa itu pun harus didorong oleh peraturan daerah (perda), meski membuat perda itu tidak gampang, butuh waktu sekitar 3 tahunan. Karena jika PAUD benar-benar ingin maju, maka harus berani menganggarkan dalam jumlah yang lebih besar.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah keseragaman nama dari lembaga yang memayungi PAUD di daerah. Sejak Direktorat Jenderal PAUDNI dibentuk pada 2011, masih banyak yang belum menyesuaikan. “Kepala bidangnya masih bermaca-macam namanya. Ada yang namanya PNFI, Pendidikan Luar Sekolah, dsb. Bahkan ada yang TK masih tersplit TK-SD. Karena kepala bidangnya bukan PAUDNI, koordinasinya jadi sulit. Kita berharap agar direktorat namanya sama, yakni kepala bidang PAUDNI,” kata Dirjen.

Dalam paparannya, Dirjen PAUDNI memperkenalkan struktur organisasi di Kemdikbud di hadapan pada Bunda PAUD. Ada lima Direktorat Jenderal, salah satu diantaranya adalah Direktorat Jenderal PAUDNI yang baru dibentuk pada 2011 lalu. Direktorat Jenderal PAUDNI membawahi Direktorat Pembinaan PAUD, Direktorat Pendidikan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Pendidikan Masyarakat, dan Direktorat PPTK PAUDNI. PAUD merupakan primadona dari Direktorat Jenderal PAUDNI.

Diharapkan para Bunda PAUD mengetahui alur dan struktur organisasi Ditjen PAUDNI untuk mempermudah akses dan pelayanan berkaitan dengan PAUD. “Jadi bunda sekalian, tolong memiliki daftar kontak Direktorat Jenderal PAUD, dan harus tahu kira-kira bantuan sosial apa yang bisa diakses. Kita memiliki banyak sekali. Meski sudah ada alokasi untuk masing-masing Kab/Kota, Tapi masih ada kemungkinan untuk bisa ambil yang lainnya lagi,” kata Dirjen. Meski demikian, menurut Dirjen, hanya lembaga-lembaga PAUD yang memiliki ijin operasional yang akan diberikan bantuan sosial.

Dirjen pun menerangkan bahwa PAUD adalah salah satu program prioritas dari Kemdikbud, semenjak terikat oleh komitmen kesepakatan internasional, yaitu Kesepakatan Dakkar tahun 1990. Visi Kemdikbud tahun 2025 adalah mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan sehat. “Maksudnya bukan hanya mencetak anak-anak yang tinggi dan pintar, tapi juga anak-anak yang memiliki kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan juga memiliki jiwa kompetitif, sehingga mereka siap saat terjun ke masyarakat,” tuturnya. Menurut Dirjen, pendidikan anak usia dini ini berada pada strata paling bawah, tapi sangat penting untuk keberhasilan anak sampai perguruan tinggi.

PAUD adalah pendidikan anak usia 0 – 6 tahun. Meski masih banyak masyarakat yang tidak memasukkan anaknya di PAUD pada usia 2 tahun pertama, tapi Dirjen mengharapkan setidaknya anak-anak harus didorong untuk masuk TK. “Ke depan, kita berusaha supaya TK menjadi satu pendidikan yang formal. Bahkan saat ini sudah disebut sebagai PAUD Formal,” ujarnya.

Sejak digalakkannya PAUD hingga tahun 2013 ini, Dirjen mengatakan bahwa terdapat kenaikan angka partisipasi PAUD. Yang tertinggi adalah APK PAUD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kendati demikian, ternyata masih ada kesenjangan antara si kaya dan si miskin. “Kalau kita lihat pada tahun 2004 – 2010, anak  usia 3 tahun kelompok miskin dan kayanya tidak terlalu banyak perbedaannya. Tapi menginjak usia 4 – 6 tahun, mencolok sekali perbedaannya. Tahun 2010, hanya sebesar 35% anak-anak dari kelompok miskin yang bersekolah di PAUD. Sedangkan anak-anak dari kelompok kaya jumlahnya hingga 68%,” terang Dirjen. Oleh karena itu, Dirjen menghimbau untuk menggalakkan pelayanan yang menjangkau semua lapisan masyarakat.  “Para Bunda PAUD harus rajin untuk berkoordinasi dngan para Bunda PAUD di wilayah masing-masing, supaya lekas terselesaikan kesenjangan ini,” tukas guru besar UI ini.

Dalam hal peningkatan mutu PAUD, salah satu yang harus dilakukan adalah meningkatkan kualifikasi para pendidik PAUD. Menurut Dirjen, guru PAUD Formal atau TK harus memiliki kualifikasi S-1. “Sayangnya, kemampuan kita memenuhi itu baru 21% saja. Target tahun 2020, semua guru TK harus S-1,” katanya. Berdasarkan data Dit. PPTK PAUDNI, jumlah pendidik PAUD sebanyak 84.888 orang. Sebanyak 87,26% diantaranya belum berkualifikasi S-1/D-4. Dirjen berharap para Bunda PAUD atau pemerintah daerah pun memikirkan persoalan ini dan mencari solusi untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru TK, misalnya dengan pemberian bantuan beasiswa, mengikuti diklat, dsb.

Pentingnya Parenting Education

Di samping itu, Dirjen pun mengemukakan bahwa seharusnya PAUD juga dapat memberdayakan para orang tua anak-anak usia dini. “Namun di Indonesia, capaian ini hanya 5% saja. Padahal jumlah lembaga PAUD di Indonesia ada 162 ribu lembaga. Berarti cuma 8.000 lembaga PAUD yang menyelenggarakan pendidikan keorangtuaan,” katanya. Oleh karena itu, ia berharap pada para Bunda PAUD untuk mendorong peningkatan program dan pelayanan PAUD menjadi lebih lengkap. 

Dengan adanya pendidikan keorangtuaan, diharapkan para orang tua pun memiliki kesiapan, pengetahuan, dan pemahaman bagaimana mengembangkan potensi anak saat di rumah dan memiliki antisipasi bagaimana mendidik dan mengarahkan anak-anaknya supaya jauh dari efek-efek negatif pesatnya pergaulan dan kemajuan jaman, misalnya akses video porno yang akhir-akhir ini kerap mencemaskan.

Untuk meningkatkan kualitas perkembangan anak usia dini, saat ini pemerintah pun memperkenalkan dan menggalakkan program PAUD Holistik-Integratif (PAUDHI), yakni pengembangan anak usia dini yang mencakup lebih banyak aspek, tak hanya soal pendidikan saja. Mulai dari kesehatan, agama, perlindungan anak, gizi, dsb. PAUDHI ini telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2013. “Tahun 2014 nanti harus sudah ada peraturan gubernurnya mengenai PAUDHI. Demikian pula bupati dan walikota, diharapkan untuk mengeluarkan peraturan tersebut,” himbau Dirjen.  Pelayanan PAUD dapat diubah menjadi PAUDHI meski memiliki pelayanan yang tak terlalu lengkap. Kendati demikian, PAUD pun dapat bekerja sama dengan pihak-pihak lain untuk mewujudkan PAUDHI.

Program layanan Posyandu pun dapat berintegrasi dengan PAUDHI. Dalam hal ini, Dirjen mengharapkan para penggerak PKK pun turut aktif menggiatkan aktivitas Posyandu. Melalui Posyandu, masyarakat dapat diberi pemahaman tentang pentingnya ASI eksklusif hingga 6 bulan.

Sedangkan untuk perlindungan anak, Dirjen mengimbau supaya anak-anak Indonesia harus memiliki akte kelahiran supaya mendapat akses fasilitas dari pemerintah. Melalui PAUD atau PAUDHI, diharapkan masyarakat memperoleh informasi dan kemudahan bagaimana cara memperoleh akte kelahiran.

Tentang pelayanan anak usia dini, Dirjen mengatakan bahwa sebenarnya banyak program pemerintah dari berbagai kementerian yang bertujuan memberikan pelayanan pada anak usia dini, misalnya dari kementerian agama, kementerian sosial, kemenkosesra, kementerian dalam negeri, BKKBN, dsb. PAUD dapat berjalan selaras dan bersinergi dengan program-program lainnya. “Dengan kerjasama yang baik, akan tercapai pelayanan priba bagi anak-anak generasi Indonesia,” pungkasnya. ***

Ditulis tahun : 2013